Tentang Kami Hubungi Kami
Situs Malaysia | Situs Indonesia

Dokumen Umum

Popular Search:Getting Started

Estate – Dokumen Umum

543 views May 11, 2017 August 5, 2021 jenius 1

Informasi dibawah ini terkait dengan Hak Asasi Manusia dan prinsipnya berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia serta pedoman oleh organisasi internasional.

Panduan

TFT, Stop Eksploitasi pada Pekerja – Kelapa Sawit, Panduan untuk Kebun, Januari 2016

TFT, Stop Eksploitasi pada Pekerja, 12 Prinsip, Januari 2016

Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2019, No. 41/05/Th. XXII, 06 Mei 2019, Berita Resmi Statistik, BPS, Badan Pusat Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2019

Hak Dasar Perburuhan, di Indonesia 2010, Survei Pelanggaran di Sektor Formal

Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia, Editor: Guus Heerma van Voss & Surya Tjandra, Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum

Laporan Pengkajian Hukum, tentang, Menghimpun dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Sumber-Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan, oleh : Tim Pengkajian Hukum yang Diketuai : Basani Situmorang, S.H,MH, Pengayoman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, Tahun 2010

Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia, Buku Panduan, Suwarto, ILO/USA Declaration Project, Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Indonesia,  Jakarta, Indonesia

Administrasi Ketenagakerjaan, Robert Heron, ILO, Kantor Perburuhan Internasional

Pakuan Law Review, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015, e-ISSN, Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan, Teguh Rianto S.H M.H, Pengawas di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

92718 v2, Republik Indonesia, Peta Jalan Penyelenggaraan, Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, 2014 – 2019, Diperbanyak Oleh: Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2014

Perspektif, Volume XXI No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei, Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean di Indonesia, Suhandi, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Bagus Sarnawa, Hukum Ketenagakerjaan, LabHukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Struktur Ketenagakerjaan dan Partisipasi Angkatan Kerja di Pedesaan Indonesia (Nugraha Setiawan), Struktur Ketenagakerjaan Dan Partisipasi Angkatan Kerja Di Pedesaan Indonesia: Analisis Hasil Sakernas 2006, Nugraha Setiawan, Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan dan pengajar pada Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan Unpad

Buku Ajar, Hukum Ketenagakerjaan, Muhamad Azhar, S.H., LL.M

Pengaruh Nilai-Nilai Personal, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan, Aurik Gustomo, Anita Silvianita, Kelompok Keahlian Manajemen Manusia dan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung

Kemnaker, Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Penggunaan, Tenaga Kerja Asing, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Skandal Besar Minyak Kelapa Sawit, Pelanggaran Ketenagakerjaan di Belakang Nama-Nama Merek Besar, Amnesty International 

[141], Tanggung Jawab Pemerintah Daerah pada Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan, Dian Ferricha, Fakultas Hukum UNISBA, Blitar, Email: mboyblit@yahoo.co.id, [142] AHKAM, Volume 4, Nomor 1, Juli 2016: 141-160

Hukum Ketenagakerjaan

Jurnal Selat, Volume. 5 Nomor. 1, Oktober 2017. p – 2354-8649 I e – 2579-5767, Open Access at: http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat, Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Laurensius Arliman S, STIH Padang & Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas, Jl. Gang Mesjid Baiturahman No. 40 RT 002, RW 001, Lubuk Lintaj, Padang, Email: laurensiusarliman@gmail.com

Diktat, Problematika Ketenagakerjaan di Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, Disusun Oleh: Anik Widiastuti, M.Pd., Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, 1, anikwidiastuti@uny.ac.id

ILO, International Labour Organization, The Global Compact, Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan, Global Compact – Perserikatan Bangsa Bangsa, Panduan untuk Dunia Usaha

AP, AP News, Palm oil labor abuses linked to world’s top brands, banks, By Margie Mason and Robin Mcdowell, September 24th, 2020

CNN Indonesia, Perbedaan Isi UU Ketenagakerjaan dan Omnibus Law Cipta Kerja, CNN Indonesia, Rabu, 07/10/2020 06:35 WIB

World Economy Forum, The Future of Jobs Report 2020, October 2020

Accountability Framework , 12 Core Principles form the foundation of the Accountability Framework, These principles serve as a guide for companies and others in setting, implementing and monitoring effective commitments on deforestation, ecosystem conversion, and human rights in ethical supply chains.

Proforest, Protecting & Respecting Human Rights Defenders, Guidance for companies in agricultural commodity supply chains.  This briefing is written for companies committed to respecting human rights in their own operations and in their supply chains.  It provides guidance on concrete steps to embed the protection and respect of human rights defenders into company policies and management systems.

Peraturan

JDIH Kemnaker, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Kemnaker

UU No. 03 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia

UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

UU No. 07 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

UU No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian

PP No. 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perubahan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian

PP No. 04 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan & Perlindungan TKI di Luar Negeri

Inpres No. 01 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013

Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014

Perpres No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

Perpres No. 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan

Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Permenakertrans No. 08 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-48/Men/Iv/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Permenakertrans No. 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Permenakertrans No. 07 Tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja

Permenakertrans No. 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain

Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Permenakertrans No. 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Permenaker No. 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Permenaker No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Permenaker No. 06 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunan Tenaga Kerja Asing

Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

Permenaker No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Kepmenakertrans No. 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah

Kepmenakertrans No. 48 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Kepmenakertrans No. 261 Tahun 2004 tentang Perusahaan yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja

Kepmenakertrans No. 124 Tahun 2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Perkebunan Sub Bidang Asisten Kebun Kelapa Sawit Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Kepmenakertrans No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing

Permenag No. 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama

Was this helpful?