Tentang Kami Hubungi Kami
Situs Malaysia | Situs Indonesia

Usaha

Estate – Legal Usaha

819 views May 9, 2017 March 1, 2022 jenius 0

Bagian ini menyediakan materi pedoman bagi perkebunan yang bertujuan untuk mendirikan atau menutup bisnis mereka, serta menjual atau membeli lahan.  Peraturan perundangan terkait juga dapat dilihat di bagian sub-menu peraturan.

(Daftar Dokumen Legal Usaha dan Operasional) : Kategori, No, Kode, & Nama Dokumen Legal Usaha

RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, Indonesian National Interpretation of RSPO Principles and Criteria 2013, By, INA – NITF (Indonesian National Interpretation Task Force), July 2016, (Endorsed by the RSPO Board of Governors meeting on 30th September 2016), RSPO-STD-T01-016 V1.0 ENG

RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, Prinsip dan Kriteria, Untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit Lestari 2018, Interpretasi Nasional Indonesia, RSPO

RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, Interpretasi Nasional Indonesia, Prinsip dan Kriteria Untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit Lestari 2018, Disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 20 April 2020

ILO, Organisasi Perburuhan Internasional, Organisasi Pengusaha yang Efektif, Seri Panduan Praktis Membangun dan Mengelola Organisasi Pengusaha yang Efektif, Petunjuk Tiga Advokasi, Pengelolaan Organisasi Perusahaan, Rancangan dan Pelaksanaan Praktik Pengelolaan yang Baik, Bureau for Employer Activities, AMII, International Organizations, MBA, Universite De Geneve, Diterbitkan oleh Anggota Fakultas Organisasi Internasional MBA, Universitas Jenewa untuk Biro Aktivitas Pengusaha, Organisasi Perburuhan Internasional

Kehati, Indonesian Biodiversity Conservation Trust Fund, Laporan Kajian Hukum, Maria SW Sumardjono, Rikardo Simarmata, & Richo Andi Wibowo, Penyelesaian, Masalah Penguasaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit Rakyat

70 IUCN, International Union for Conservation of Nature,  Issues Brief, Palm Oil and Biodiversity, June 2018

TFT, Opsi Legal Perlindungan Hutan pada Lahan Zona Pertanian di Indonesia, Oleh Hannah Timmins, TFT, November, 2017

Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak, 12345678910, Unicef, The Global Compact, Save the Children, 1, Prinsip Dunia Usaha dan Anak

ILO, International Labour Organization, The Global Compact, Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan, Global Compact – Perserikatan Bangsa Bangsa, Panduan untuk Dunia Usaha

Buku Saku, Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan”, Konsil LSM Indonesia, ICCO Cooperation

Etika Bisnis, Penulis: Dr. Mulyaningsih, M.Si & Dr. Hj. Tinneke Hermina, M.Si

Teknik Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam Rangka Memperoleh Informasi untuk Pengambilan Keputusan Manajemen, (Oleh : Moerdiyanto)

OECD, Toolkit Penilaian Persaingan Usaha, Pedoman, http://www.oecd.org/competition/toolkit

Rancangan Teknokratik, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan, Kementerian PPN/Bappenas

UN Environment Programme, 07 Oct 2020, Story, Ecosystems and Biodiversity, Amid COVID-19, these 10 countries are aiming to kickstart their economies by repairing nature

Rangkuman, Panduan Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan Daerah Berbasis Pendekatan Yurisdiksi, Kementerian PPN/Bappenas, Implemented by GIZ, On behalf of: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, of the Federal Republic of Germany

Draft 0, Komoditas Kelapa Sawit, Panduan Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan Daerah Berbasis Pendekatan Yurisdiksi, Bab I. Latar Belakang & Landasan, Disusun Oleh: Tim P4W IPB

Draft 0, Komoditas Kelapa Sawit, Panduan Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan Daerah Berbasis Pendekatan Yurisdiksi, Bab II. Pedoman Identifikasi, Inventarisasi dan Analisa Data, Disusun Oleh: Tim P4W IPB

Draft 0, Komoditas Kelapa Sawit, Panduan Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan Daerah Berbasis Pendekatan Yurisdiksi, Bab III. Pedoman Proses Penyusunan Perencanaan, Disusun Oleh: Tim P4W IPB

Draft 0, Komoditas Kelapa Sawit, Panduan Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan Daerah Berbasis Pendekatan Yurisdiksi, Bab IV. Pedoman Penyusunan Rencana Aksi & Implementasi, Disusun Oleh: Tim P4W IPB

Draft 0, Komoditas Kelapa Sawit, Panduan Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan Daerah Berbasis Pendekatan Yurisdiksi, Bab V. Pedoman Penyusunan Pemantauan, Evaluasi & Pembinaan, Disusun Oleh: Tim P4W IPB

Palm and Palm Kernel Supply Chain, Fractions Derivatives & Product Uses

Palm oil agroforestry e-library

Arti Intensifikasi dalam Dunia Pertanian beserta Contohnya, Olivia Sabat – detikEdu, Selasa, 14 Sep 2021 15:47 WIB

(Aspek Legal) Membangun Pabrik dan atau Perkebunan Kelapa Sawit

(Hak Atas Tanah) : Jenis Hak, Definisi, Subyeknya, Obyeknya, Cara Memperolehnya, Hak dan Kewajiban Pemegang Hak, Jangka Waktu, & Hapusnya Hak

Climate Home News, Green shift urged to revive Brazil’s economy and shield Amazon forests, Published on 13/08/2020, 11:00 am, President Bolsonaro could rebuild the economy faster after Covid-19 by making low-carbon growth a pillar of recovery, international study says

OFI, Oils & Fats International, Malaysian palm oil production to increase to 19.6M tonnes in 2021, Published 8th January, 2021

Referendum Swiss Setujui Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Indonesia, Lisye Sri Rahayu – detikNews, Senin, 08 Mar 2021 02:50 WIB

Tempo.co, Duta Besar Indonesia untuk Belgia Protes Larang Biodiesel Minyak Sawit, Reporter: Non Koresponden, Editor: Suci Sekarwati, Kamis, 6 Mei 2021 08:00 WIB

TFA, Tropical Forest Alliance, Private Sector Action, In Sabah, Malaysia, Lessons Learnt From Jurisdictional Engagement

Forum for the Future, Global challenges, Food, Edible Fats and Oils Collaboration

detikFinance, Berita Ekonomi Bisnis, Riau Jadi Provinsi Kedua yang Paling Banyak Ekspor, Sawit Jadi Andalan, Raja Adil Siregar, detikFinance, Senin, 16 Agustus 2021, 08:26 WIB

The Aceh Trend, Petani Sawit di Subulussalam Dilatih Program Sawit Berkelanjutan, Nukman Suryadi Angkat, Sabtu, 14/08/2021, 19:48 WIB, in Berita, Daerah

Tinta Rakyat Aceh, HKTI Gelar Pelatihan Program Sawit Berkelanjutan, Laporan Khairul Boangmanalu, By Mansyah Berutu, on 15 Agustus 2021

Conservation news, M (Mongabay), Final court ruling orders Indonesian government to publish plantation data, Hans Nicholas Jong, 3 months ago (June 2021)

Sekretariat Kabinet, Republik Indonesia, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, JDIHN

Peraturan Pajak

UU No. 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU No. 03 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

UU No. 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

PP No. 04 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi

PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

PP No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan

PP No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

PP No. 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

PP No. 05 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan

PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus

PP No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)

PP No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

PP No. 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penjelasan Atas PP No. 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

PP No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PP No. 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

PP No. 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

PP No. 08 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

Lampiran PP No. 08 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil

PP No. 09 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Lampiran PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah

PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

PP No. 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya

Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Perpres No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Perpres No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha

Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil

Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Perpres No. 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Perpres No. 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

SURAT DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN NO. 746 TAHUN 2020 TENTANG IMPLEMENTASI PERPRES NO. 44 TAHUN 2020

Perpres No. 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional

Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Perpres No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

Lampiran Perpres No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

Perpres No. 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Perpres No. 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Perpres No. 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Geospasial Dasar

Inpres No. 08 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

Inpres No. 06 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024

Inpres No. 07 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha

Permentan No. 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan

Permentan No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)

Lampiran 1 Permentan No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)

Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan

Permentan No. 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO)

Permentan No. 26 Tahun 2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal

Permentan No. 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

Permentan No. 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

Permentan No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian

Permentan No. 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan

Permentan No. 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Permentan No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data Lingkup Kementerian Pertanian

Permendagri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan

Kemenperindag No. 408 Tahun 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Kepmen LH No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit

Permen Agraria/Ka. BPN No. 02 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal

Permen Agraria/Ka. BPN No. 09 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Surat Edaran Men. ATR/Ka. BPN No. 10 Tahun 2015 tentang Penerbitan Izin pada Areal Hutan Konservasi Tinggi (High Conservation Value Forest)

Permen ATR/Ka. BPN No. 01 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

Permenhut No. P.22 Tahun 2009 tentang Perubahan Permenhut No. P.31 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan

Permenhut No. P.33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Permenhut No. P.62 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.44 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

Permenhut No. P.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Permenhut No. P.28 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Permen LHK No. P.97 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Permen LHK No. P.6 Tahun 2020  tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Permen LHK No. 03 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Permen LHK No. 07 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan

Permen LHK No. 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Permenkeu No. 147 Tahun 2011 tentang Kawasan Berikat

Permenkeu No. 29 Tahun 2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha

Permenkeu No. 22 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya

Permenkeu No. 31 Tahun 2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/Covid-19)

Permenkeu No. 57 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan

Permenkeu No. 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Permenkeu No. 89 Tahun 2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

Permenkeu No. 110 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Permenkeu No. 123 Tahun 2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

Permenkeu No. 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Permenkeu No. 141 Tahun 2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan

Permenkeu No. 191 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 /PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan

Permenkeu No. 04 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Materai Tempel, Materai dalam bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Materai, serta Pemateraian Kemudian

Permenkeu No. 09 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Permenkeu No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan

Perdirjen Pajak No. 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perdirjen Pajak No. 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak

Surat Dirjen Pajak No. 393 Tahun 2016 tentang Penegasan Saat Dimulainya Kewajiban Perpajakan

Perdirjen Bea & Cukai No. 57 Tahun 2011 tentang Kawasan Berikat

Peraturan Bersama Mendagri, Menhut, Men PU, & Ka. BPN No. 79, PB.3, 17 & 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan

Peraturan BKPM No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan BKPM No. 06 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Perda Prov. Kalbar No. 06 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan

Perda Prov. Kaltim No. 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Kep. Kepala Badan Informasi Geospasial No. 38 Tahun 2021 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik

Was this helpful?