Tentang Kami Hubungi Kami
Situs Malaysia | Situs Indonesia

Pemaksaan terhadap Masyarakat Adat

Popular Search:Getting Started

Estate – Tidak Ada Kekerasan atau Pemaksaan Terhadap Masyarakat Adat dan atau Setempat

376 views May 11, 2017 January 26, 2022 jenius 0

Materi berikut terkait hak ulayat dan hak masyarakat adat, sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia serta standar global.

Panduan

Buku Panduan, Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pemanfaatan Mekanisme Pembayaran Layanan Ekosistem di Hutan Adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, JSDF

ILO, K169, Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989

ILO, International Labour Office Geneva, Handbook for ILO Tripartite Constituents, Understanding the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), Programme to Promote ILO Convention No. 169 (PRO 169), International Labour Standards Department

Indigenous & Tribal Peoples’ Rights In Practice, ILO, International Labour Organization, A Guide To ILO Convention No. 169, Programme To Promote ILO Convention No. 169 (Pro 169), International Labour Standards Department, 2009

Monitoring Indigenous and Tribal Peoples’ Rights through ILO Conventions, A Compilation of ILO Supervisory Bodies’ Comments 2009-2010, ILO, International Labour Organization, Programme to Promote ILO Convention No. 169 (PRO 169), International Labour Standards Department

Kepaniteraan dan Sekretarial Jenderal, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) : Prespektif Hukum dan Keadilan terkait dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kepaniteraan dan Sekretarial Jenderal, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012

Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung, Ahmad Redi, Yuwono Prianto, Tundjung Herning Sitabuana & Ade Adhari, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Naskah diterima : 28/07/2017 revisi : 15/08/2017 disetujui 04/09/2017

Mining, the Aluminium Industry and Indegeneous Peoples, Enhancing Corporate Respect for Indegenous Peoples’ Rights, Editors : Dr. Cathal M. Doyle, Helen Tugendhat and Robeliza Halip

Scoping Study, Indegenous Peoples, Self-Determined Development and Sustainable Livelihoods, By Thomas Younger, June 2017, Public abridged version of an internal report compiled for the Forest Peoples Programme as part of the project: “Rapid FPP scoping and research on specialist organisations and people working on indigenous peoples’ self-determined sustainable development and sustainable livelihoods.”

The central roles of Indigenous People and Local Communities, in achieving global commitments on biodiversity, Technical policy brief for the HPLF on Sustainable Development Goal 15

ILO, International Labour Organization, Newsletter, The ILO and Indigenous and Tribal Peoples, 2007

ILO, International Labour Office, Eliminating Discrimination Against Indigenous and Tribal Peoples in Employment and Occupation, A Guide to ILO Convention No. 111

Konvensi ILO No. 169, Tahun 1989, mengenai Masyarakat Hukum Adat, Sebuah Panduan, Proyek untuk Mendorong Kebijakan ILO Mengenai Masyarakat Hukum Adat

Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara, Kecenderungan dan Implikasi bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat, Marcus Colchester dan Sophie Chao (Editor), bersama Jonas Dallinger, H.E.P. Sokhannaro, Vo Thai Dan dan Jo Villanueva

Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat, Kurnia Warman

Seri Hukum dan Keadilan Sosial, Antara Teks dan Konteks, Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia, Penyunting, Yance Arizona

Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Desember 2010, Hal. 71 – 82, Vol. 6, No. 2, ISSN 021-969X, Konsepsi Masyarakat Adat dan Problematika Pengakuan dan Perlindungannya, Indigenous People Conception and The Problematic of Admission and Protection, M. Hatta Roma Tompubolon, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Kampus Bumi Tadulako, Tondo, Palu

Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Disusun Oleh Tim Dibawah Pimpinan : Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta, 2015

Elsam, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

Hak-Hak Masyarakat Adat yang Berlaku, ILO, Pedoman untuk Konvensi ILO 169

“Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat”?, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Volume 10. Nomor 1. June 2015, Pandecta, Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya, Jawahir Thontowi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia 

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Disampaikan pada Kegiatan Rapat Kajian Perda Tentang Masyarakat Hukum Adat, Di Kantor Wilayah KUMHAM Provinsi Lampung, Kamis 26 Juli 2018, FX. Sumarja, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya, Oleh : Hj. Rosmidah, S.H., M.H.

Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis, R. Yando Zakaria, Praktisi antropologi. Fellow pada Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA), Yogyakarta; dan pengajar tamu pada Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM, Diterima: 3 April 2016, Direview: 12 Oktober 2016, Disetujui: 03 November 2016, Bhumi Vol. 2 No. 2 November 2016

Masyarakat Adat di Indonesia : Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Tahun 2013

Tema : Hukum Tanah Adat, Kepemilikan dan Pengolahan Tanah dalam Perspektif Hukum Tanah Adat, Aarce Tehupiory, Dosen Ilmu Hukum Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Sulastriyono, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 

Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, Perlindungan Hukum terhadap Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia, Besse Sugiswati, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya

Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah untuk Pengakuan Masyarakat Adat, Kiat-Kiat Praktis bagi Pendamping Hukum Rakyat (PHR), Masyarakat Sipil (Pelaku Advokasi) dan Pemimpin Masyarakat Adat, HuMa, Perkumpulan HuMa Indonesia

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam, Jenny. K. Matuankotta, S.H, M.Hum

Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam : antara Doktrin Pembangunan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Mirza Satria Buana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat sebagai Hak Asasi Manusia, Yahya Ahmad Zein (Fakultas Hukum Universitas Borneo, Tarakan) & Dewi Nurvianti (Fakultas Hukum Universitas Borneo, Tarakan), Disampaikan 5/9/17 – Di-review 5/12/17 – Diterima 25/12/17

Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Yanis Maladi, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

Analisis Aktor dalam Pembentukan Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK 35, (Studi atas Peran AMAN dan Jaringannya dalam Mendorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui UU Desa dan RUU PPMHA), Analysis of Actors in Promoting Recognition of Indigenous Peoples Policy Post Constitution Court Rulling No.35 (Study on AMAN’s and the Network’s Role in Promoting the Recognition of Indigenous Peoples Through Village Law and Recognition and Protection of Indegenous People Bill), Idham Arsyad, Satyawan Sunito dan Haryadi Kartodiharjo, Program Studi Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia, Sekolah Pascasarjana IPB

Teori Terbentuknya Lembaga Adat, Arifin Abdullah, Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Globe, Lines of Thought Across Southeast Asia, Indonesia’s last nomads: The trials of the Suku Anak Dalam indigenous, The Suku Anak Dalam are one of Indonesia’s last nomadic groups, traditionally roaming the forest in a hunter-gatherer lifestyle. But with the rapidly modernising country around them, their way of life is under threat, Anggita Paramesti, August 4, 2020

Dokumen Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF), Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia, September 2019

Pidato Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Sekjen AMAN) Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 9 Agustus 2020

Inkuiri Nasional Komnas HAM, Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan

“Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya”, Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, Human Rights Watch, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 

Pembatasan Hak Menguasai Negara oleh Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, Diah Pawestri Maharani, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 169 Malang, Email: maharanidiahpawestri@yahoo.com

Sulastriono, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pranata Adat

Mongabay, TIME’s list of 100 most influential people in 2020 includes Indigenous Waorani leader, Nemonte Nenquimo, a leader of Ecuador’s Indigenous Waorani nation, has been named one of Time magazine’s 100 most influential people of 2020 for her work in defending her people’s territory in the Amazon Rainforest against the extractive industry, By Kimberley Brown on 24 September 2020, Mongabay Series: Global Forests

United Nations, Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, United Nations, Resolution adopted by the General Assembly on 13 September 2007

BRWA, 9 Potret Wilayah Adat

Proforest, Protecting & Respecting Human Rights Defenders, Guidance for companies in agricultural commodity supply chains.  This briefing is written for companies committed to respecting human rights in their own operations and in their supply chains.  It provides guidance on concrete steps to embed the protection and respect of human rights defenders into company policies and management systems

Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012), Faiq Tobroni, Pusat Studi Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat, Jl. Raya Yogya-Wonosari KM 8 Yogyakarta, E-mail: faiqtobroni@yahoo.com, Naskah diterima: 16/8/2013 revisi: 30/8/2013 disetujui: 10/9/2013

Palm oil agroforestry e-library

The Resilience Journey, Empathy Generation (Phase 1), Pabla van Heck & Anna Laven, KIT Royal Tropical Institute, December 2020 – Final Version, KIT Royal Tropical Institute, pabla van heck

Arti Intensifikasi dalam Dunia Pertanian beserta Contohnya, Olivia Sabat – detikEdu, Selasa, 14 Sep 2021 15:47 WIB

RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, Interpretasi Nasional Indonesia, Prinsip dan Kriteria Untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit Lestari 2018, Disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 20 April 2020

Lembar Fakta

ASI, Aluminium Stewardship Initiative, ASI Indigeneous Peoples Advisory Forum (IPAF), Fact Sheet 2, Indigenous Peoples’ Free Prior and Informed Consent (FPIC), September 2015, Excerpted from Indigenous Peoples Rights and the Alumunium Industry (2015)

Globe, Lines of Thought Across Southeast Asia, Indonesia’s last nomads: The trials of the Suku Anak Dalam indigenous, The Suku Anak Dalam are one of Indonesia’s last nomadic groups, traditionally roaming the forest in a hunter-gatherer lifestyle. But with the rapidly modernising country around them, their way of life is under threat, Anggita Paramesti, August 4, 2020

detikNews, Berita, Cabut Izin Perusahaan Sawit di Tanah Adat, Bupati Sorong Digugat ke PTUN, Antara – detikNews, Selasa, 31 Agustus 2021 09:09 WIB

detikNews, Berita, Suara Mahasiswa, GMNI Dukung Bupati Sorong Cabut Izin Perusahaan di Tanah Adat, Arief Ikhsanudin – detikNews, Selasa, 24 Agu 2021 14:52 WIB

Rainforest Foundation, Norway, Indigenous people receive little climate funding, Despite its proven efficiency in protecting rainforests, Indigenous Peoples and local communities only receive a small share of funding for climate and biodiversity protection, By: Torbjørn Gjefsen – Published: 12.04.2021

Reuters Events, Sustainable Business, ‘To reach net-zero, we need to help farmers reverse the deterioration in soil health’, By Bastien Sachet on Apr 19, 2021

Reuters, APAC, June 13, 2020, 1:06 am, update a year ago, Cash payments to cut poverty in Indonesian villages help forests too, By Michael Taylor

AFN, AgFunder Network Partners, Exclusive: Microsoft, Rabobank announce first round of carbon credits with agroforestry startup reNature, August 19, 2021, Lauren Manning

SPOTT (Sustainability Policy Transparency Toolkit), Palm oil: ESG (Environmental, Social and Governance) policy transparency assessments, Latest update: November 2020  Next scheduled: November 2021

SPOTT (Sustainability Policy Transparency Toolkit), Palm oil assessment summary – November 2020

DownToEarth, Agriculture, As Bihar’s Kishanganj gets digital fertility map, farmers sound alarm, Farmers at the mercy of corporates if digitalisation of agriculture is allowed to go on, they say, By C K Manoj, Published: Friday 16 July 2021

Rights And Resources Initiative | January 2022, Pertama kali dalam 25 tahun, masyarakat adat dapat bertemu dengan pimpinan perusahaan sawit di Indonesia, Setelah menderita bertahun-tahun, suara masyarakat Talang Mamak dalam menentang kekuatan yang merusak hutan mereka akhirnya didengar, Disusun oleh Nicole Harris, Associate Senior bidang Komunikasi Strategis, RRI

Peraturan

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah

Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

SURAT DIRJEN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN NO. 746 TAHUN 2020 TENTANG IMPLEMENTASI PERPRES NO. 44 TAHUN 2020

Perpres No. 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Geospasial Dasar

Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025

Permen Agraria/Ka. BPN No. 05 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Permen LHK No. P.21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Permen LHK No. P.17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Permen LHK No. 09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Kepmen LHK No. SK.312 Tahun 2019 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I

Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Keputusan MK No. 35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat

Surat Edaran Ka. BPN No. 09 Tahun 2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat

Surat Edaran Ka. BPN No. 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat

Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Perda Kab. Kapuas Hulu No. 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Putusan No 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi tentang Hutan Adat

Was this helpful?

Related Articles